Apa itu undang-undang proteksi data pribadi?

Data pribadi berubah jadi aset berharga bagi sejumlah orang. Mulai dari perusahaan hingga individu, tentunya mempunyai data pribadi yang mesti dijaga kerahasiaannya.

Namun, terkadang ada khalayak memiliki niat jahat dan juga rutin kali mengancam pengaplikasian data pribadi, seperti pencurian identitas atau penipuan.

Untuk melindungi privasi penduduk kemudian membatasi tindakan kejahatan pemakaian data pribadi, pemerintah Indonesi sudah pernah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Fakta Pribadi atau UU PDP pada UU No 27 tahun 2022.

Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi adalah upaya yang dimaksud dijalankan secara resmi juga landasan hukum untuk melindungi penyelenggaraan data pribadi sebagai hak setiap individu.

Pada pasal 1 pada poin 2, tercantum pengertian tentang pemeliharaan data pribadi sebagai seluruh upaya untuk melindungi data pribadi di rangkaian pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

UU ini memberikan hak terhadap pemilik data agar masih terjaga informasi pribadi mereka, menjamin hak konstitusi warga NKRI, dan juga mengatur bagaimana data yang disebutkan akan diberikan serta digunakan oleh pihak lain.

Selain itu, undang-undang proteksi data pribadi juga mengatur beberapa ketentuan lainnya yakni sebagai berikut.

1. Jenis data pribadi

UU PDP membagi data pribadi berubah jadi dua jenis, yaitu data pribadi umum juga data pribadi spesifik. Fakta pribadi umum boleh digunakan secara umum, seperti nama, alamat, status, agama, nomor telepon kemudian lainnya. Sedangkan data pribadi spesifik merupakan data yang bersifat sensitif, seperti data kesehatan, data biometrik, atau catatan kriminal.

2. Hak pemilik data

Salah satu hal penting pada UU PDP adalah hak pemilik data. Setiap individu miliki hak untuk mengetahui bagaimana data dia digunakan, siapa yang menggunakannya, memperbaiki data atau menolak penyelenggaraan data, serta dapat memohonkan penghapusan data jikalau diperlukan. Sehingga, hal ini memberikan hak penuh terhadap pemilik data terhadap pengaplikasian informasi pribadi mereka.

3. Peran pengelola data

UU ini juga mengatur kewajiban bagi pihak yang mengurus data pribadi, seperti perusahaan atau lembaga. Mereka harus memverifikasi bahwa data yang sudah disimpan kekal aman, bertanggungjawab menghadapi pemakaian data, juga tidaklah disebarluaskan tanpa izin pemilik. Jika kebocoran data, pengelola data wajib memberi tahu informasi yang disebutkan atau memungkinkan dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk denda besar atau hukuman pidana.