JAKARTA – otoritas melalui Kementerian Komunikasi serta Digital (Kemkomdigi) mengambil langkah afirmatif untuk memberantas perjudian pada jaringan atau judi online (judol) pada Nusantara dengan memutus aliran dana proses yang digunakan melibatkan perbankan serta penyedia layanan keuangan.
“Kerja identik yang dimaksud kuat dengan perbankan sangat dibutuhkan. Karena nadi dari judi online ini adalah justru pada account atau aliran dana,” kata Menteri Komunikasi dan juga Digital Meutya Hafid pada pernyataan tertoreh yang tersebut diterima di Jakarta, hari terakhir pekan (22/11).
Meutya Hafid mengatakan, Kementerian Komdigi melalui Desk Pemberantasan Perjudian Secara Virtual melakukan koordinasi dengan lapangan usaha perbankan untuk memantau aktivitas kegiatan perjudian daring.
Selain itu, berkoordinasi dengan wadah e-wallet yang tersebut disinyalir sejumlah digunakan untuk aktivitas judi online juga dilakukan.
“Kami memantau (transaksi) salah satu yang digunakan paling banyak adalah account bank. Kami juga memohonkan terhadap teman-teman pelopor e-wallet terus menurunkan ke e-wallet mereka masing-masing,” ujarnya.
Berdasarkan aduan penduduk juga pemantauan daring, Kementerian Komdigi telah terjadi memohon pemblokiran akun bank berjumlah 651 permohonan sepanjang November 2024.
“Kemudian account bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Hal ini juga yang digunakan sedang kita galakkan bekerja sejenis dengan OJK juga perbankan pada hal ini Bank Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Akademisi Universitas Tanah Air (UI) Adrianus Meliala menyampaikan bahwa eksekutif Negara Indonesia harus lebih besar intens di memberantas judi daring, sehingga sanggup tuntas hingga ke akar-akarnya.
“Pemerintahan jangan terkesan cuma ngomong, oleh sebab itu hambatan utama adalah tinggal penindakan dan juga kemauan,” katanya.
Ia membeberkan, pemerintah bukan boleh melakukan pergerakan cepat serta masif semata-mata lantaran ada peluang atau sorotan media belaka, tetapi tindakan harus tegas di momen apapun.
Pengajar pada Departemen Kriminologi UI itu menambahkan, kampanye atau narasi pencegahan harus diperbanyak, agar komunitas semakin diberi peringatan tegas untuk tak melakukan tindakan pidana tersebut.
Menurut dia, pemerintah tidak ada penting mengawaitu status tindakan pidana itu naik menjadi extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, sehingga baru bisa saja lebih lanjut fokus serta berkesinambungan dalammemberantasnya.
Artikel ini disadur dari Perang Melawan Judi Online, Pemerintah Blokir Rekening Bank
Post Views: 2
